Konsekuensi Menerapkan Sistem Demokrasi (Review Buku)

https://www.bukalapak.com/p/hobi-koleksi/buku/hukum/1inb8g-jual-buku-noda-hitam-hukum-indonesia

Judul Buku   : Noda Hitam Hukum Indonesia

Penulis         : Muhammad Awan

Penerbit       : NAVILA IDEA

Ketebalan     : 140 Halaman

Tahun terbit : cetakan pertama, 2010

ISBN             : 978-979-3065-35-9

Peresensi     : Eva Arlini

Berbagai praktek menyimpang yang dilakukan oleh penguasa ibarat noda hitam yang mengotori hukum Indonesia. Noda hitam itu ada karena celah yang dimiliki oleh UU, Perppu, Perpres, Kepres, Inpres, PP dan peraturan lain yang ada di bawah keenam pruduk hukum tersebut.

Beberapa kasus yang mengandung permainan hukum dibahas dalam buku ini. Dari mulai program BLT, pembentukan Wantimpres, kasus Lumpur Lapindo hingga permainan dalam pemilu. Kesemuanya terjadi pada masa pemerintahan SBY. Dalam hal ini, aktor utama yang dianggap bersalah oleh penulis adalah Presiden dan DPR sebagai regulator.

Bantuan Tunai Langsung (BLT) yang diberikan pemerintah berdasarkan Inpres Nomor 12 Tahun 2005 sebagai kompensasi kenaikan harga BBM disinyalir sebagai alat bagi penguasa untuk mencuri hati rakyat pada pemilu berikutnya.

Sementara tragedi Lumpur Lapindo yang menyengsarakan rakyat direkayasa sedemikian rupa oleh Presiden agar tidak merugikan mitranya yaitu Grup Bakrie. Dengan kekuasaan perintahnya melalui Pasal 15 Perpres Nomor 14 Tahun 2007, Presiden mengeluarkan 3 triliun dari APBN untuk ikut menanggung beban tanggungjawab Grup Bakrie.

Lebih mengerikan lagi saat pembahasan tentang rekayasa peraturan dalam Pemilu. Bagaimana peran Banwaslu dikerdilkan, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang disengaja agar datanya tidak valid hingga bisa dipermainkan, dan lain sebagainya.

Buku tipis ini cukup mampu menggambarkan pada pembaca mengenai permainan kotor penguasa dalam mengelabui rakyat. Kita dibawa untuk semakin membuka mata, beginilah konsekuensi menerapkan sistem demokrasi. Ketika manusia diberi keleluasaan membuat aturan tanpa standar dari Allah swt, maka mereka akan berbuat sesuai kepentingan.

Tapi barangkali karena banyaknya kutipan peraturan-peraturan pemerintah, membuat bukunya agak membosankan, kecuali bagi orang hukum dan mereka yang amat penasaran dengan cara-cara kotor penguasa mengelabui rakyatnya.